November 27, 2021

pksandir.com

Blog Info Media Online

Direktur KPK Sebut Mayoritas Pegawai KPK Tak Diberitahu Alasan Gagal TWK

Mayoritas dari 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) tidak mengetahui alasan di balik kegagalannya itu. Sujanarko menjadi salah satu yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Tes ini digelar dalam rangka alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Sujarnako pun tidak mengetahui alasan kenapa dirinya tidak lolos TWK. “Jadi hampir 75 orang pegawai itu nggak tahu semua kenapa nggak lulus,” ujarnya. “Saya tidak diperlihatkan data detailnya. Jadi saya tidak tahu. Saya enggak lulus karena apa, saya nggak tahu,” kata dia menambahkan.

Hanya sekitar tiga pegawai yang kebetulan duduk di struktural diberi tahu alasan kegagalannya dalam TWK. “Yang tahu itu hanya yang kebetulan dia struktural dan waktu rapat diberi kesempatan unboxing, untuk sampling,” ucapnya. Meskipun demikian dia yakin jika kalau data TWK dibuka, dirinya lulus.

Mengingat dirinya pernah mengikuti seleksi calon pimpinan KPK hingga tahap seleksi di DPR RI. “Tetapi bisa saya yakinkan, karena saya itu tes Capim KPK saja dulu sampai ke DPR, proses pimpinan itu semua saya lulus. Karena itu bisa yakinkan, kalau itu dibuka secara nyata dibandingkan, saya yakin, saya akan lulus. Karena pertanyaannya sangat tidak berbobot, pertanyaan pertanyaan rendahan,” jelasnya. Memang diakuinya tidak ada pertanyaan aneh dan rendahan disampaikan kepada dirinya.

Namun pertanyaan pertanyaan yang sangat rendahan dan tidak berintegritas itu diberikan terhadap officer officer yang di bawah. “ Kebetulan saya dapat testimoni dari anak buah, tentang lepas jilbab, hasrat. Itu kebetulan anak buah saya,” jelasnya. Sujanarko juga menyoroti alasan 75 pegawai gagal lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) .

“Saya ada bukti ini dari testimoni dari temen temen. Ini Kebetulan yang kemarin unboxing surat dari BKN dan membacakan detail alasan dia tidak diterima, tidak lulus syarat TWK,” ujar Sujanarko. Dia menjelaskan dari 75 pegawai yang tidak lolos TWK, hanya tiga orang saja yang kebetulan memiliki jabatan struktural dikasih tahu alasan tidak lolos. “Ada alasan yang menarik, satu alasannya katanya dia sering bertentangan dengan atasan. Yang kedua dia katanya sering membocorkan informasi ke media,” jelasnya.

Aneh, kata dia, alasan tidak lolos itu tidak berkaitan dengan pertanyaan pertanyaan yang diajukan dalam TWK. “Yang lucu ini dua pertanyaan itu sama sekali tidak pernah muncul diproses proses tes. Di internal KPK yang bersangkutan itu tidak pernah kena kasus, tidak pernah diperingatkan atasannya dan tidak pernah dipanggil oleh pimpinan. Jadi dua alasan ini sama sekali tiba tiba muncul jadi alasan seseorang tidak lulus,” ucapnya. Kedua,dia mengatakan alasan tidak lolos TWK adalah tidak Pancasilais, bertentangan dengan atasan dan karena punya pemikiran liberal.

“Orang kedua ini sama. Ini juga tidak pernah ada kasus. Bahkan ini sebelumnya pemeriksa internal,” jelasnya. “Ketiga yang bahaya bisa dibayangkan suatu tes, orang punya pemikiran, sudah diadili, sudah dihukum. Ini melanggar HAM. Jadi ini kayaknya metode dan metodologi Litsus zaman Orde baru dihidupkan kembali,” tegasnya. Namun, menurut dia, 75 pegawai KPK tidak lolos TWK adalah bagian dari keinginan untuk menguasai KPK.

“Pandangan saya ini ini puzzle yang kecil itu. Puzzle besarnya adalah ini pengen memberi karpet merah terhadap oligarki untuk mengkooptasi lembaga lembaga yang concern terhadap pemberantasan korupsi,” jelasnya. Lebih jauh dia juga menilai TWK, diselenggarakan oleh panitia perselingkuhan. Kenapa panitia perselingkuhan? Karena kata dia, KPK itu kerjasamanya dengan BKN untuk menyelenggarakan TWK.

“Kawin resminya terkait dengan TWK itu adalah surat resmi yang disampaikan oleh pimpinan KPK ke BKN. Itu kawin resmi, ngelamar, diterima oleh BKN dan BKN mengerjakan.” Namun pada kenyataannya, lanjut dia, proses pelaksanaannya ada terlibat sejumlah lembaga, di luar BKN. “Lah, yang terjadi adalah di dalam BKN, proses TWK itu banyak diisi oleh lembaga lembaga lain di luar BKN. Ada Badan Intelijen Negara (BIN), ada Badan Intelijen Strategis (BAIS TNI), kalau tidak salah ada Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT),”

“Cilakanya, metode metode seperti ini secara profesional, prosedur metodologi itu harus di assess dulu oleh pengguna, oleh KPK. Ini KPK tidak tahu, Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) nggak tahu, BKN nggak tahu. Terus kira kira nih yang membuat soal itu siapa,” tegasnya.(*)